Mengapa Banjir Perkotaan Indonesia Tidak Selesai dengan Memperbesar Drainase?

Setelah banjir menggenangi sebuah kota, saluran drainase hampir selalu menjadi sasaran pertama. Pemerintah diminta memperlebar gorong-gorong, mengeruk saluran, menambah pompa, atau mempercepat aliran air menuju sungai. Langkah-langkah tersebut memang penting, tetapi belum tentu menyelesaikan akar persoalan.

Banjir perkotaan Indonesia terbentuk melalui hubungan antara hujan, permukaan tanah, sungai, bangunan, air tanah, sampah, perilaku masyarakat, dan keputusan tata ruang. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran, sementara pembangunan yang menutup daerah resapan membuat semakin banyak air mengalir di atas permukaan.

Masalahnya juga berhubungan dengan cara manusia memandang lingkungan. Kepentingan pribadi dan keuntungan jangka pendek sering lebih diprioritaskan daripada keberlanjutan. Lahan terus dibangun, pohon ditebang, dan ruang bagi air dipersempit. Ketika banjir datang, hujan menjadi pihak yang paling mudah disalahkan, meskipun kerentanannya telah dibentuk sedikit demi sedikit oleh keputusan manusia.

Sumber : beritajurnal.id/dokumen desa sareng

Karena itu, pertanyaan yang tepat bukan hanya “seberapa besar salurannya?”, melainkan juga “dari mana air datang, berapa banyak yang dapat diserap, ke mana air dialirkan, dan siapa yang memperbesar risikonya?”

Banjir Bukan Semata-Mata Akibat Hujan

Banjir sering dijelaskan sebagai konsekuensi hujan deras. Hujan memang menjadi pemicu, tetapi tidak selalu menjadi penyebab tunggal. Curah hujan dengan intensitas serupa dapat menghasilkan dampak berbeda pada dua wilayah, tergantung kondisi tanah, jumlah bangunan, kapasitas sungai, dan sistem pengelolaan airnya.

Data Informasi Bencana Indonesia milik BNPB menunjukkan bahwa banjir menjadi salah satu bencana yang paling sering dilaporkan di Indonesia. Dalam Buletin Info Bencana Maret 2025, BNPB mencatat 189 kejadian banjir atau 72,41 persen dari seluruh kejadian bencana pada bulan tersebut.

Dominasi bencana hidrometeorologi menunjukkan bahwa pengelolaan air tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. Ketika kota berkembang tanpa menyediakan ruang bagi air, hujan yang sebelumnya dapat diserap atau ditahan berubah menjadi limpasan yang bergerak cepat menuju jalan dan permukiman.

Bagaimana Pembangunan Mengubah Hujan Menjadi Banjir?

Di kawasan yang memiliki tanah terbuka dan vegetasi, sebagian air hujan dapat meresap ke dalam tanah. Sebagian lainnya tertahan sementara oleh pepohonan, cekungan alami, rawa, kolam, atau badan air sebelum mengalir menuju sungai.

Proses tersebut berubah ketika tanah ditutup oleh beton, aspal, atap, kawasan komersial, dan permukiman padat. Permukaan yang kedap air membuat lebih banyak air bergerak di atas tanah dalam waktu singkat.

Tindakan atau Perubahan	Dampaknya terhadap Air	Risiko yang Muncul
Tanah ditutup beton dan aspal	Daya resap berkurang	Air lebih cepat memenuhi drainase
Pohon ditebang	Kemampuan tanah menahan air menurun	Limpasan dan erosi meningkat
Sampah dibuang ke saluran	Aliran air terhambat	Air meluap ke jalan dan rumah
Bangunan mendekati sungai	Ruang alami sungai menyempit	Luapan langsung mengenai permukiman
Air tanah diambil berlebihan	Permukaan tanah dapat menurun	Air semakin sulit dialirkan

Saluran yang dahulu cukup dapat menjadi tidak memadai bukan hanya karena ukurannya, tetapi karena kota di sekitarnya telah berubah. Volume air yang harus diterima meningkat, sedangkan waktu yang tersedia untuk mengalirkannya semakin pendek.

Ulah Manusia yang Memperbesar Risiko Banjir

Hujan merupakan fenomena alam, tetapi manusia ikut menentukan apakah hujan akan menjadi genangan biasa atau bencana perkotaan. Salah satu tindakan yang paling mudah terlihat adalah membuang sampah ke selokan, sungai, dan saluran air.

Sampah plastik, kemasan makanan, kain, serta limbah rumah tangga dapat berkumpul di gorong-gorong dan pertemuan saluran. Tumpukan tersebut menghambat aliran sekaligus mengurangi ruang yang tersedia untuk membawa air. Ketika hujan deras datang, saluran menjadi lebih cepat penuh dan air meluap ke permukaan.

Namun, ulah manusia sebagai penyebab banjir tidak terbatas pada perilaku membuang sampah. Risiko juga meningkat akibat tindakan berikut:

• menutup atau mempersempit saluran untuk bangunan dan jalan masuk;
• mendirikan bangunan terlalu dekat dengan sungai;
• mengubah tanah terbuka menjadi beton tanpa menyediakan resapan;
• menebang pohon tanpa memulihkan fungsi vegetasi;
• membuang material bangunan dan limbah ke saluran;
• mengambil air tanah secara berlebihan;
• membangun kawasan baru tanpa kolam retensi;
• membiarkan saluran dipenuhi sampah dan sedimen;
• memberikan izin pembangunan tanpa memperhitungkan risiko banjir.

Istilah “ulah manusia” karena itu tidak boleh hanya diarahkan kepada warga biasa. Keputusan pengembang, pemilik usaha, pemilik bangunan, dan pemerintah juga dapat memperbesar risiko. Pembangunan yang mengejar keuntungan tetapi mengabaikan kemampuan lingkungan menampung air merupakan bagian dari persoalan yang sama.

Kepedulian Lingkungan Kalah oleh Kepentingan Pribadi

Masalah banjir juga memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan belum menjadi prioritas bagi cukup banyak pihak. Selama suatu tindakan memberikan kenyamanan atau keuntungan pribadi, dampaknya terhadap lingkungan sering dianggap sebagai urusan orang lain.

Seseorang membuang satu kantong sampah ke selokan karena merasa tindakannya terlalu kecil untuk menimbulkan masalah. Pemilik bangunan menutup tanah dengan beton untuk memperluas area usaha. Pengembang membangun sebanyak mungkin unit untuk meningkatkan keuntungan. Pohon ditebang karena dianggap menghalangi pembangunan, sedangkan manfaatnya dalam menjaga tanah dan air tidak langsung terlihat.

Setiap tindakan mungkin tampak kecil jika dilihat secara terpisah. Namun, ketika dilakukan berulang kali oleh banyak orang dan dibiarkan oleh lembaga yang seharusnya mengawasi, dampaknya menjadi besar.

Ketamakan muncul ketika keinginan untuk terus membangun, memperluas kepemilikan, dan memperoleh keuntungan tidak lagi dibatasi oleh kemampuan lingkungan. Tanah diperlakukan hanya sebagai ruang ekonomi, pohon dianggap sebagai hambatan, dan sungai dipandang sebagai saluran pembuangan. Lingkungan baru dianggap penting ketika kerusakannya mulai mengganggu kehidupan manusia.

Banjir akhirnya menjadi gambaran dari pola tersebut: manfaat pembangunan dinikmati secara pribadi, sedangkan risiko lingkungannya dibagikan kepada masyarakat.

Sampah adalah Masalah Perilaku dan Pelayanan Kota

Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk tidak menjadikan sungai dan drainase sebagai tempat pembuangan. Akan tetapi, perubahan perilaku juga membutuhkan layanan pengangkutan sampah yang mudah dijangkau, tempat pembuangan yang memadai, pembersihan saluran secara berkala, dan penegakan aturan.

Menyalahkan masyarakat saja akan menyederhanakan persoalan. Sampah dapat terus masuk ke sungai apabila suatu kawasan tidak memiliki layanan pengumpulan yang teratur. Sebaliknya, pembangunan drainase baru juga tidak akan efektif apabila kebiasaan membuang sampah ke saluran tetap berlangsung.

Karena itu, tanggung jawab harus dibagi secara jelas. Masyarakat menjaga saluran dari sampah, pemerintah menyediakan pelayanan dan pengawasan, sedangkan pengembang wajib memastikan proyeknya tidak meningkatkan limpasan atau menghilangkan fungsi resapan.

Mengapa Memperbesar Drainase Belum Cukup?

Sistem drainase perkotaan bekerja sebagai jaringan. Saluran kecil membawa air menuju saluran yang lebih besar, kemudian menuju sungai, kolam retensi, pompa, atau badan air lainnya. Memperbesar saluran pada satu titik tidak banyak membantu jika bagian hilir tetap sempit atau sudah penuh.

Situasinya seperti memperlebar jalan masuk tanpa memperbesar pintu keluar. Kendaraan dapat bergerak lebih cepat menuju satu titik, tetapi kemacetannya hanya berpindah. Air juga dapat mengalami keadaan serupa.

Bank Dunia pernah mencatat bahwa sedimentasi dan penumpukan sampah mengurangi kemampuan kanal, saluran, serta kolam retensi Jakarta dalam membawa dan menyimpan air. Kapasitas yang tercantum dalam rancangan belum tentu sama dengan kapasitas yang tersedia saat hujan datang.

Pemeliharaan menjadi sama pentingnya dengan pembangunan. Saluran baru dapat kehilangan fungsinya apabila dipenuhi sampah, terhubung secara tidak tepat, tertutup bangunan, atau tidak mempunyai tempat pembuangan air yang memadai.

Lima Lapisan Penyebab Banjir Perkotaan

1. Hujan lebat dan perubahan iklim

Hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat dapat menghasilkan volume air yang melampaui kapasitas infrastruktur. Perubahan iklim menambah ketidakpastian karena intensitas kejadian ekstrem tidak selalu sama dengan data yang dipakai ketika saluran lama dirancang.

Namun, menyalahkan hujan saja dapat menutupi masalah pembangunan. Kota tidak dapat mengendalikan cuaca, tetapi dapat menentukan berapa banyak air yang diserap, ditahan, dan dialirkan secara aman.

2. Penebangan pohon dan perubahan lahan

Pohon dan vegetasi membantu memperlambat jatuhnya air, menjaga struktur tanah, serta mendukung proses penyerapan. Penebangan pohon dan perubahan lahan membuat fungsi tersebut berkurang.

Tidak semua kawasan yang dibangun pasti menyebabkan banjir. Masalah muncul ketika pembangunan dilakukan tanpa mempertahankan ruang hijau, daerah resapan, dan tempat penampungan air yang memadai.

3. Sampah, sedimentasi, dan saluran yang tidak terawat

Saluran yang sempit, rusak, atau tersumbat akan kehilangan kemampuan mengalirkan air. Sungai juga dapat mengalami pendangkalan dan penyempitan sehingga air lebih mudah meluap.

Ketika sungai di bagian hilir sudah penuh, air dari drainase kota tidak dapat keluar. Mempercepat aliran dari permukiman tidak membantu apabila tidak ada lagi ruang untuk menerimanya.

4. Penurunan muka tanah

Di sejumlah kota, pengambilan air tanah berkaitan dengan penurunan muka tanah. Catatan kebijakan Bank Dunia memasukkan penurunan muka tanah dan kerusakan lingkungan sebagai faktor yang meningkatkan risiko banjir di kawasan perkotaan Indonesia.

Ketika permukaan tanah turun, air semakin sulit mengalir dengan gravitasi. Kota kemudian membutuhkan lebih banyak pompa, tanggul, serta infrastruktur perlindungan.

5. Tata kelola yang terpecah

Air tidak mengikuti batas administrasi. Hujan di wilayah hulu dapat menghasilkan banjir di kota lain, sedangkan sungai dapat melintasi beberapa kabupaten dan provinsi.

Namun, tata ruang, pembangunan perumahan, pengelolaan sampah, pemeliharaan sungai, dan pengoperasian drainase sering ditangani oleh lembaga berbeda. Ketika setiap lembaga hanya mengelola bagiannya sendiri, hubungan antara hulu dan hilir mudah terabaikan.

Drainase Dapat Memindahkan Banjir ke Wilayah Lain

Drainase konvensional umumnya dirancang untuk membuang air secepat mungkin. Pendekatan ini dapat mengurangi genangan di satu kawasan, tetapi air yang dialirkan lebih cepat akan tiba di bagian hilir dalam jumlah besar.

Jika sungai atau kawasan hilir tidak mampu menerimanya, penyelesaian di satu tempat dapat memperbesar tekanan di tempat lain. Kota kemudian terjebak dalam perlombaan memperbesar saluran, meninggikan tanggul, dan menambah pompa tanpa mengurangi limpasan dari sumbernya.

Karena itu, sebagian air harus ditahan sedekat mungkin dengan lokasi jatuhnya hujan. Air tidak selalu harus segera dibuang. Air dapat diserap, ditampung sementara, atau digunakan kembali.

Dari Membuang Air menuju Mengelola Air

Kementerian Pekerjaan Umum telah mengembangkan pendekatan drainase berwawasan lingkungan, termasuk konsep tampung, resapkan, manfaatkan, dan alirkan. Penelitian mengenai tata air hujan zero run-off menekankan pentingnya mengelola air pada bangunan dan persil agar limpasan tidak langsung dibebankan kepada saluran kota.

Pendekatan tersebut dapat diterapkan melalui kombinasi:

• sumur dan kawasan resapan;
• kolam retensi;
• taman yang dapat menampung limpasan;
• permukaan berpori;
• perlindungan pohon dan ruang terbuka;
• perlindungan rawa dan sempadan sungai;
• penampungan air hujan pada bangunan;
• pemulihan fungsi saluran dan badan air.

Infrastruktur hijau tidak sepenuhnya menggantikan tanggul, kanal, pompa, atau drainase. Pendekatan tersebut mengurangi beban yang harus diterima infrastruktur teknis.

Tata Ruang Menentukan Siapa yang Terpapar

Banjir menjadi bencana ketika air bertemu dengan manusia, rumah, jalan, dan kegiatan ekonomi yang rentan. Risiko karena itu tidak hanya ditentukan oleh jumlah air, tetapi juga lokasi pembangunan.

Perumahan yang dibangun di dataran banjir, sempadan sungai, pesisir rendah, atau wilayah yang mengalami penurunan tanah akan terus membutuhkan perlindungan tambahan. Setiap bangunan baru juga berpotensi mengurangi daerah resapan.

Tata ruang dan banjir memiliki hubungan dua arah. Tata ruang yang buruk memperbesar risiko, sedangkan banjir berulang menurunkan kualitas permukiman dan meningkatkan biaya pemeliharaan kota.

Mencegah pembangunan berisiko mungkin kurang terlihat dibandingkan membangun pompa atau tanggul. Namun, mencegah risiko baru sering lebih efektif daripada terus melindungi bangunan yang telanjur berdiri di lokasi rentan.

Analisis BIN ENJAH: Banjir Memperlihatkan Ketamakan Kolektif

Banjir menunjukkan bagaimana keputusan kecil dan besar bertemu dalam satu saluran yang sama. Sampah yang dibuang satu per satu, pohon yang ditebang, tanah yang ditutup beton, bangunan yang mempersempit sungai, dan izin pembangunan yang mengabaikan limpasan akhirnya membentuk risiko bersama.

Masalahnya bukan bahwa tidak ada seorang pun yang peduli terhadap lingkungan. Masih banyak masyarakat dan komunitas yang merawat sungai, menanam pohon, membersihkan saluran, dan mempertahankan ruang hijau. Namun, kepedulian tersebut sering kalah kuat dibandingkan kepentingan ekonomi dan kenyamanan pribadi.

Ketamakan dalam pembangunan tidak selalu muncul sebagai tindakan besar. Ia juga hadir melalui keinginan terus memperluas bangunan, memperoleh lebih banyak lahan, dan menambah keuntungan tanpa menghitung batas lingkungan. Ketika dilakukan secara kolektif, pola tersebut membuat kota kehilangan kemampuan alaminya untuk menghadapi hujan.

Memperbesar drainase memang diperlukan pada lokasi yang kapasitasnya tidak memadai. Namun, kebijakan itu harus menjadi bagian dari perubahan yang lebih luas: menghentikan pembuangan sampah sembarangan, mempertahankan pohon, menjaga wilayah hulu, menyediakan ruang bagi air, mengendalikan pembangunan, dan menindak pihak yang merusak lingkungan.

Tanpa perubahan perilaku dan kebijakan, kota hanya akan mempercepat perjalanan air menuju saluran yang akhirnya kembali penuh.

Kesimpulan

Banjir perkotaan Indonesia bukan hanya akibat hujan dan bukan hanya persoalan drainase. Banjir terbentuk dari pertemuan cuaca ekstrem dengan sampah, penebangan pohon, pembangunan berlebihan, berkurangnya daerah resapan, kondisi sungai, penurunan tanah, dan lemahnya tata ruang.

Solusi banjir harus menggabungkan infrastruktur teknis, perlindungan lingkungan, perubahan perilaku, dan penegakan aturan. Air perlu dialirkan, tetapi juga membutuhkan tempat untuk meresap dan ditampung.

Pada akhirnya, banjir memaksa kota menghadapi satu pertanyaan mendasar: apakah pembangunan akan terus memuaskan kepentingan jangka pendek, atau mulai menghormati batas lingkungan yang menopang kehidupan bersama?

Pertanyaan Umum tentang Banjir Perkotaan Indonesia

Apa penyebab utama banjir perkotaan Indonesia?

Banjir perkotaan umumnya terbentuk dari gabungan hujan lebat, sampah, penebangan pohon, pembangunan yang menutup daerah resapan, keterbatasan drainase, kondisi sungai, penurunan muka tanah, dan tata ruang yang tidak memadai.

Apakah membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir?

Ya. Sampah yang dibuang ke selokan dan sungai dapat menyumbat aliran serta mengurangi kapasitas saluran. Namun, banjir biasanya terbentuk bersama faktor lain seperti hujan deras, berkurangnya resapan, kondisi sungai, dan tata ruang.

Apakah penebangan pohon dapat memperbesar risiko banjir?

Penebangan pohon dapat mengurangi kemampuan vegetasi dan tanah dalam menahan air, terutama ketika lahannya kemudian ditutup bangunan atau permukaan kedap air. Dampaknya bergantung pada luas, lokasi, dan kondisi daerah aliran sungai.

Mengapa memperbesar drainase tidak selalu menyelesaikan banjir?

Drainase tetap bergantung pada kapasitas sungai, kanal, dan tempat penampungan di bagian hilir. Jika hilir sudah penuh, air hanya akan bergerak lebih cepat menuju titik hambatan berikutnya.

Apa yang dimaksud dengan drainase berwawasan lingkungan?

Drainase berwawasan lingkungan tidak hanya mengalirkan air, tetapi juga menampung, meresapkan, dan memanfaatkan air hujan agar limpasan yang memasuki saluran kota dapat dikurangi.

Siapa yang bertanggung jawab mencegah banjir?

Tanggung jawab dibagi antara masyarakat, pemerintah, pengembang, pelaku usaha, dan pengelola kawasan. Masyarakat perlu menjaga saluran, sementara pemerintah dan pengembang wajib memastikan pelayanan, tata ruang, serta pembangunan tidak memperbesar risiko.

Apa solusi banjir perkotaan yang lebih menyeluruh?

Solusi menyeluruh menggabungkan drainase, pompa, kolam retensi, pemeliharaan sungai, perlindungan pohon, daerah resapan, pengelolaan sampah, pengendalian air tanah, dan tata ruang berbasis risiko.

Share :